TIMES TASIKMALAYA, TASIKMALAYA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang digencarkan pemerintah menuai perhatian serius dari berbagai kalangan. Seiring dengan mulai bermunculannya kasus keracunan makanan di sejumlah daerah, program yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru dianggap berpotensi menimbulkan masalah baru, baik di sektor kesehatan maupun ekonomi.

Selain kekhawatiran akan kualitas makanan, skema belanja pangan dalam skala besar yang terpusat pada segelintir perusahaan bermodal kuat juga dinilai berpotensi memicu inflasi pangan. 

Lonjakan permintaan bahan pokok untuk memenuhi porsi makan gratis dalam jumlah ribuan setiap harinya berpotensi menekan harga di pasar dan membebani masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

Dalam satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penyedia harus menyiapkan tiga hingga empat ribu porsi makanan per hari. Dengan volume sebesar itu, quality control menjadi tantangan besar. Jika tidak dilakukan pengawasan ketat, potensi keracunan makanan sangat tinggi.

Sejumlah laporan menyebut, kasus keracunan akibat makanan dari program MBG mulai terjadi di berbagai wilayah. Hal ini membuat sebagian penerima manfaat merasa khawatir. Penyediaan makanan dalam jumlah masif memang membutuhkan rantai pasok yang jelas, higienis, serta infrastruktur pendukung seperti cool storage agar bahan pangan tetap segar dan aman dikonsumsi.

“Biarpun katanya mahal, penyediaan alat pendukung seperti cold chain system itu wajib disiapkan. Kita tidak tahu kapan bahan baku dipanen, bagaimana dibersihkan, atau apa saja kandungan yang masih menempel. Kalau tidak ada kontrol, risiko keracunan pasti tinggi,” ungkap pengusaha muda Tasikmalaya, H. Cuncun Eris Budiana, Jumat (26)9/2025 saat ditemui di sebuah kedai kopi kawasan Simpang Lima, Tasikmalaya.

Selain isu kesehatan, H. Cuncun menyoroti potensi inflasi pangan akibat belanja besar-besaran program MBG. Menurutnya, jika kontrak pengadaan hanya dikuasai perusahaan besar, harga pangan di pasar bisa melonjak tajam. Uang negara yang seharusnya berputar di masyarakat kecil justru hanya menguntungkan segelintir orang.

“Potensi inflasi sangat besar. Saya sudah sempat mengingatkan para pengambil kebijakan untuk segera mengantisipasi. Mudah-mudahan didengar, supaya stabilitas perekonomian di daerah kita tetap terjaga,” tegasnya.

Tasikmalaya sendiri, lanjut Cuncun, masih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah. Jika permintaan tiba-tiba melonjak drastis karena program MBG, harga komoditas strategis seperti beras, sayuran, hingga protein hewani bisa naik signifikan.

Fenomena ini sudah dirasakan para pedagang kecil. Seorang pedagang sayur keliling di Tasikmalaya mengaku kini hanya bisa menjual sisa stok dari program MBG.

“Habis sama program MBG, terpaksa jual wortel juga size kecil dan kurang bagus,” ujarnya.

H. Cuncun menekankan pentingnya rantai pasok yang transparan dan keterlibatan petani lokal dalam penyediaan bahan pangan. Hal ini untuk mencegah distorsi pasar sekaligus memberdayakan pelaku usaha kecil dan petani di daerah.

“Ke depan, setiap SPPG harus dipastikan punya rantai pasok sendiri, menggunakan sumber pangan lokal, serta ada pengawasan ketat terhadap harga dan kualitas makanan yang disalurkan,” tambahnya.

Selain itu, ia juga meminta agar dinas terkait seperti Dinas UMKM Perindag, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, serta berbagai stakeholder lain turun tangan memastikan pasokan pangan tetap stabil.

Menanggapi isu ini, Kepala Dinas UMKM Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Tasikmalaya, Apep Yosa, mengatakan bahwa inflasi dipengaruhi oleh mekanisme supply and demand yang ada.

“Sebagai antisipasi, selain meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan, juga harus dilakukan optimalisasi distribusi barang/komoditas serta kerjasama antar daerah,” jelasnya melalui pesan WhatsApp.

Program MBG memang membawa semangat pemerataan gizi, terutama bagi masyarakat miskin dan pelajar. Namun tanpa manajemen yang cermat, baik dari sisi kualitas maupun distribusi, program ini justru bisa menjadi bumerang.

Kasus keracunan yang mulai muncul harus dijadikan alarm dini agar standar penyajian makanan benar-benar ketat. Sementara itu, ancaman inflasi pangan perlu diantisipasi melalui penguatan rantai pasok lokal, pengawasan harga, serta pemerataan kontrak pengadaan agar tidak dimonopoli kelompok tertentu.

Jika semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyedia SPPG, hingga pelaku usaha lokal bisa bersinergi, maka tujuan utama MBG sebagai program pro-rakyat bisa tercapai tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi daerah. (*)