TIMES TASIKMALAYA, TASIKMALAYA – Keberangkatan sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tasikmalaya untuk berlibur ke Thailand selama empat hari menuai kritikan dari berbagai kalangan.

Salah satu sorotan datang dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Tasikmalaya, yang mempertanyakan urgensi dan waktu pelaksanaan liburan tersebut.

Sebelumnya, Plt Kepala Bappelitbangda Kota Tasikmalaya Dudi Mulyadi menyampaikan bahwa perjalanan itu tidak menggunakan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Ia menyebutkan bahwa dana untuk liburan tersebut berasal dari tabungan para pegawai yang telah dikumpulkan secara kolektif.

Namun, Ketua PC PMII Kota Tasikmalaya, Ardiana Nugraha, menyampaikan bahwa meskipun liburan adalah hak pegawai, memilih waktu kerja untuk piknik dengan jumlah besar seperti itu dinilai kurang bijak.

Kritik Pedas

“Seperti yang kita tahu, Penjabat Wali Kota selalu menyerukan agar masyarakat menarik wisatawan luar untuk berkunjung ke Tasikmalaya demi meningkatkan perekonomian lokal,” ungkap Ardiana kepada TIMES Indonesia Rabu (20/11/2024).

"Tapi, justru anak buahnya di Bappelitbangda melakukan hal sebaliknya—berbondong-bondong ke Thailand tanpa urgensi jelas, dan ini dilakukan di waktu kerja," imbuhnya.

Ardiana menegaskan bahwa waktu kerja seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat, bukan untuk liburan. Ia juga menyinggung pentingnya transparansi atas keberangkatan tersebut.

“Ini harus dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik kepada publik maupun pihak berwenang. Aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, bahkan KPK, perlu menyelidiki lebih lanjut sumber anggaran, siapa saja yang ikut, dan apakah ada pihak luar yang terlibat,” tandasnya.

Menurut Ardiana, korupsi bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang penyalahgunaan waktu kerja. "Mereka digaji dari pajak yang dibayarkan rakyat untuk bekerja, bukan untuk berpiknik ria. Ini adalah masalah nyata yang tidak boleh dianggap biasa," ujarnya.

Ia juga menyatakan kekecewaan atas kejadian tersebut, mengatasnamakan mahasiswa dan rakyat. Ardiana meminta Penjabat (Pj) Wali Kota Tasikmalaya bersikap tegas, menindak bawahannya yang dianggap tidak memberikan contoh baik.

“Kalau mau piknik, seharusnya ke Lorong Ka Tasik, destinasi yang selama ini dibanggakan Pj Wali Kota sebagai ikon pariwisata lokal,” sindir Ardiana.

Tidak hanya mengkritik keberangkatan PNS tersebut, Ardiana juga menyampaikan bahwa ada dugaan publik soal keterlibatan kepentingan politik di balik kegiatan ini. Isu semacam ini banyak dibicarakan di kalangan aktivis dan politisi, menambah tekanan pada pemerintah daerah untuk segera memberikan klarifikasi.

“Kami menunggu tindakan tegas dari PJ Wali Kota. Jangan sampai dugaan publik soal adanya variabel kepentingan Pilkada di ruang birokrasi menjadi kenyataan,” tegasnya.

Sorotan tajam terhadap keberangkatan PNS Bappelitbangda ke Thailand menambah daftar isu yang perlu ditangani Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Meskipun perjalanan tersebut didanai secara pribadi, publik menilai bahwa waktu kerja bukanlah momen yang tepat untuk liburan.

Apalagi, Kota Tasikmalaya saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan, termasuk defisit anggaran.Ke depan, publik menanti langkah konkret dari Pj Wali Kota untuk menangani isu ini dengan bijak dan memberikan contoh kepemimpinan yang tegas.

Apakah pemerintah akan memberikan sanksi atau justru membiarkan hal ini berlalu begitu saja, menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat Kota Tasikmalaya. (*)