TASIKMALAYA – Di tengah derasnya arus informasi digital dan percakapan publik di media sosial, sejumlah kebijakan pemerintah RI di bawah kepemimpinan  Presiden Prabowo Subianto kerap menjadi sasaran narasi negatif, bahkan tak jarang disertai dugaan fitnah. 

Salah satu sektor yang paling disorot adalah pertanian, sektor strategis yang justru mendapat perhatian besar dalam agenda pembangunan nasional pemerintahan saat ini.

Namun di lapangan, terutama di sentra-sentra produksi pangan daerah, realitas berbicara sebaliknya.

Geliat usaha pertanian dan peternakan mulai menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Para petani yang selama ini berada di lapisan paling rentan perekonomian nasional, kini mulai merasakan perubahan nyata.

Harga Naik, Petani Lebih Optimistis

Sejak digulirkannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), permintaan terhadap produk pangan lokal meningkat. Dampaknya langsung terasa pada harga jual hasil pertanian yang cenderung stabil bahkan membaik.

Hal itu diungkapkan Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia (TMI) Nandang Suryana, saat ditemui di Sekretariat TMI Kota Tasikmalaya, Rabu (18/2/2026).

“Banyaknya bantuan sarana pendukung usaha pertanian seperti traktor roda empat serta harga jual yang bagus membuat para petani, termasuk di Kota Tasikmalaya, makin termotivasi dan punya harapan lebih pasti,” ujarnya,

Didampingi Sekretaris DPD TMI Ade Soemantri, Nandang menegaskan bahwa kondisi ini merupakan hasil nyata dari keberpihakan negara kepada petani kecil dan menengah, yang selama bertahun-tahun kerap terpinggirkan oleh mekanisme pasar dan kebijakan impor.

Nandang memandang maraknya narasi negatif yang beredar di ruang publik bukanlah sesuatu yang muncul tanpa sebab.

Ia menduga, ada pihak tertentu yang merasa terganggu kepentingan ekonominya, terutama mereka yang selama ini menikmati “ceruk cuan” dari impor pangan.

“Justru dengan penyetopan impor sejumlah produk pertanian seperti beras, jagung, dan lainnya, ini menjadi terobosan besar agar negara kita mandiri. Sudah saatnya petani tanah air naik kelas,” tegasnya.

Kedaulatan Pangan Nasional

Menurutnya, Indonesia terlalu lama dijadikan pasar empuk produk pangan asing. Padahal, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di sektor pertanian nasional sangat besar jika dikelola secara konsisten dan berkelanjutan.

Program MBG bukan hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan efek domino ekonomi yang luas. Rantai pasok pangan lokal bergerak, lapangan kerja terbuka, dan nilai tukar petani mulai membaik.

“Progres pemberdayaan ekonomi yang dulu terasa lambat, kini mulai terasa. Bahkan, lapangan pekerjaan terbukti lebih terbuka dengan upah yang lebih layak,” tambah Nandang.

Ia menilai, inilah bukti bahwa kebijakan pertanian tidak bisa dilihat secara parsial. Ketika negara hadir dari hulu ke hilir, kesejahteraan petani dan stabilitas sosial bisa berjalan beriringan.

Siap Jaga Kewibawaan Pemerintah

Lebih jauh, Nandang menegaskan bahwa petani di Kota Tasikmalaya maupun seluruh wilayah Jawa Barat siap menjadi garda terdepan dalam menjaga kewibawaan kebijakan pemerintah.

Petani, kata dia, bukan hanya objek kebijakan, tetapi subjek pembangunan yang aktif menyosialisasikan capaian dan program prioritas pemerintah kepada masyarakat luas.

“Agenda besar nasional seperti hilirisasi pertanian, modernisasi pertanian skala kecil dan menengah, penguatan ketahanan pangan, hingga peningkatan kesejahteraan petani sudah berjalan di rel yang tepat,” ujarnya.

Nandang yang juga menjabat sebagai Ketua LPPNU PCNU Kota Tasikmalaya itu mengecam keras segala bentuk hoaks dan narasi negatif yang beredar di ruang publik digital. 

Menurutnya, informasi menyesatkan bukan hanya merugikan pemerintah, tetapi juga memecah belah persatuan dan mengganggu stabilitas sosial.

Ia menegaskan kesiapan organisasi tani yang dipimpinnya untuk bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, hingga komunitas tani lainnya.

“Kami siap memperkuat pesan positif, membangun literasi digital petani, dan menguatkan narasi pembangunan pertanian yang sesungguhnya,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Nandang mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Tasikmalaya untuk bersatu mendukung program ketahanan pangan nasional.

Baginya, pemberdayaan petani bukan sekadar slogan politik, melainkan langkah strategis menjaga kedaulatan pangan bangsa.

“Di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika pasar global, petani yang berdaya adalah fondasi stabilitas harga, ketahanan pangan, dan kesejahteraan nasional,” pungkasnya. (*)