TASIKMALAYA – Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali menjadi perhatian.

Meski Kota Tasikmalaya belum terdampak langsung, Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya memilih tidak menunggu abu vulkanik datang untuk mulai bersiap.

Di tengah aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang masih dipantau intensif, pemerintah daerah di Priangan Timur mulai memperkuat koordinasi lintas sektor. 

BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan hingga Dinas Lingkungan Hidup diminta memiliki kesiapan apabila arah sebaran abu vulkanik berubah dan bergerak menuju wilayah Tasikmalaya.

Bagi Kota Tasikmalaya, situasi ini menjadi pengingat bahwa bencana tidak selalu mengenal batas administratif. Abu vulkanik yang terbentuk dari sebuah gunung api di wilayah lain dapat bergerak jauh mengikuti dinamika atmosfer dan arah angin.

Karena itu, langkah Pemkot Tasikmalaya saat ini bukan karena kota tersebut sudah terdampak, melainkan bagian dari mitigasi dini.

Kepala BPBD Kota Tasikmalaya, Budi Martanova, mengatakan pihaknya telah mengikuti rapat koordinasi secara daring bersama BPBD Provinsi Jawa Barat.

Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan diikuti sejumlah daerah untuk membahas kesiapan menghadapi kemungkinan dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau.

“Ya, kita mendapat surat edaran dari Pak Gubernur dan surat itu sudah disampaikan ke Pak Wali untuk semuanya tetap terkoordinasikan antara BPBD, Dinkes, Dinas Pendidikan, dan juga Dinas Lingkungan Hidup,” kata Budi kepada awak media di Balai Kota Tasikmalaya, Senin (7/9/2026).

Pemantauan sementara menunjukkan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau belum memasuki wilayah Priangan Timur, termasuk Kota Tasikmalaya.

Namun kondisi tersebut tidak membuat pemerintah daerah mengendurkan kewaspadaan.

Menurut Budi, berdasarkan informasi arah angin yang diterima BPBD, sejumlah wilayah di Jawa Barat telah masuk dalam jalur sebaran abu vulkanik. Karena itu, perubahan arah angin menjadi salah satu faktor penting yang terus diperhatikan.

“Untuk informasi formal di BPBD itu Bogor yang sudah masuk. Dari data angin seperti ini masuk ke wilayah Jawa Barat terutama utara, Pulau Sumatera bagian barat selatan. Untuk di wilayah Priangan Timur belum masuk, berharap tidak terjadi apa-apa,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan satu hal penting dalam mitigasi bencana  kondisi dapat berubah dalam waktu relatif cepat. Abu vulkanik tidak bergerak secara tetap. 

Sebarannya sangat dipengaruhi kondisi atmosfer, terutama arah dan kecepatan angin. Karena itu, wilayah yang pada satu waktu belum terdampak belum tentu sepenuhnya terbebas dari kemungkinan terdampak pada waktu berikutnya.

Budi mengatakan BPBD Kota Tasikmalaya terus mencermati perkembangan tersebut.

“Secara teknis abu tidak masuk, kita berharap memang ini dipengaruhi angin dari Samudera Hindia daerah timur dan juga angin dari barat. Jadi kalau angin berpengaruh terhadap kondisi penyebaran abu, insyaallah masih bisa dalam penanganan wilayah masing-masing,” katanya.

Kewaspadaan Pemkot Tasikmalaya tersebut datang ketika aktivitas Gunung Anak Krakatau memang sedang menjadi perhatian nasional.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 7 September 2026 melaporkan aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III atau Siaga.

Badan Geologi mencatat episode erupsi menerus Gunung Anak Krakatau berlangsung sejak 4 September 2026 pukul 23.07 WIB hingga 6 September 2026 pukul 00.04 WIB atau sekitar 25 jam.

Setelah episode erupsi menerus tersebut berakhir, aktivitas Gunung Anak Krakatau masih menunjukkan erupsi strombolian.

Pada periode 6-7 September 2026, tercatat tiga kali gempa erupsi, sembilan kali gempa hembusan, 93 kali gempa low frequency, 98 kali gempa hybrid/fase banyak, empat kali tremor menerus dan satu kali gempa vulkanik dangkal.

Badan Geologi menyebut probabilitas terjadinya letusan dalam beberapa periode berikutnya masih tinggi. Ancaman utama berupa lontaran batu pijar dan hujan abu lebat, sementara aliran lava berpotensi terjadi apabila erupsi menerus kembali berlangsung.

Meski demikian, kondisi tersebut tidak berarti seluruh wilayah Jawa Barat berada dalam kondisi bahaya langsung. Gunung Anak Krakatau secara administratif berada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, di perairan Selat Sunda. 

Pengamatan dilakukan melalui Pos Pengamatan Gunungapi Anak Krakatau di Kalianda, Lampung Selatan, dan Pos Pengamatan Pasauran di Kabupaten Serang, Banten.

Justru karena aktivitasnya berlangsung di kawasan Selat Sunda, pergerakan abu menjadi persoalan yang perlu dibaca berdasarkan dinamika atmosfer, bukan sekadar jarak geografis.

Di Kota Tasikmalaya, pemerintah mengambil pendekatan berbeda antara kesiapsiagaan dan kepanikan. Budi menjelaskan, hingga Senin (7/9/2026), BPBD belum menyampaikan informasi secara formal kepada masyarakat mengenai potensi dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Keputusan itu bukan berarti pemerintah mengabaikan kondisi. Sebaliknya, pemerintah sedang memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar-benar berdasarkan perkembangan resmi.

“Kami belum menginformasikan secara formal karena dikhawatirkan menimbulkan kepanikan, tetapi secara antisipasi sudah menyampaikan ke Wali Kota dan Sekda untuk kita mengantisipasi ini dengan beberapa OPD,” ungkap Budi.

Pendekatan tersebut menjadi penting dalam penanganan bencana. Informasi kebencanaan harus cepat, tetapi juga harus akurat. Informasi yang terlalu dini tanpa dasar yang kuat dapat memunculkan kekhawatiran.

Sebaliknya, keterlambatan informasi dapat membuat masyarakat kehilangan kesempatan untuk melakukan persiapan.

Karena itu, Pemkot Tasikmalaya memilih memperkuat koordinasi internal sambil mengikuti perkembangan resmi dari lembaga berwenang.

Salah satu langkah yang mulai dibahas adalah kesiapan perlindungan kesehatan masyarakat apabila abu vulkanik benar-benar bergerak menuju wilayah Priangan Timur.

BPBD Kota Tasikmalaya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan mengenai kemungkinan kebutuhan masker bagi masyarakat.

Namun hingga Senin, belum ada keputusan mengenai jumlah masker yang harus disiapkan maupun pola distribusinya.

“Kita koordinasikan dengan Dinkes, apakah kita perlu mempersiapkan masker atau tidak, karena yang terdampak saat ini masih sampai di beberapa wilayah. Kalau Priangan Timur belum, tapi kita tetap mengantisipasi,” ujar Budi.

Abu vulkanik menjadi perhatian karena partikel halusnya dapat mengganggu sistem pernapasan, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki sensitivitas terhadap kualitas udara.

Badan Geologi sendiri merekomendasikan masyarakat yang terdampak abu vulkanik untuk mengurangi aktivitas di luar rumah atau menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan.

Karena itu, jika perkembangan arah angin kemudian membawa abu menuju wilayah Tasikmalaya, koordinasi dengan sektor kesehatan menjadi bagian penting dalam respons pemerintah.

Tidak hanya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan juga masuk dalam koordinasi karena potensi perubahan kualitas udara dapat berkaitan dengan aktivitas belajar mengajar apabila abu vulkanik benar-benar mencapai wilayah Kota Tasikmalaya.

Demikian pula Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki peran dalam pemantauan kondisi lingkungan dan kualitas udara, sementara BPBD menjadi simpul koordinasi kebencanaan.

Skema tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak bisa hanya dibebankan kepada satu lembaga. Ketika sebuah ancaman memiliki potensi lintas sektor, respons pemerintah juga harus dibangun secara lintas sektor.

“Sudah disampaikan ke Pak Wali untuk semuanya tetap terkoordinasikan antara BPBD, Dinkes, Dinas Pendidikan, dan juga Dinas Lingkungan Hidup,” kata Budi.

Langkah tersebut menjadi bentuk mitigasi sebelum kondisi berkembang, bukan menunggu abu terlihat di langit Kota Tasikmalaya, melainkan memastikan perangkat pemerintah telah mengetahui apa yang harus dilakukan apabila kondisi berubah.

Gunung Anak Krakatau bukan nama baru dalam sejarah kebencanaan Indonesia.

Badan Geologi mencatat gunung api ini merupakan gunung api aktif tipe A yang berada di perairan Selat Sunda. Setelah erupsi besar Krakatau pada 1883, kawasan tersebut terus mengalami dinamika vulkanik.

Pada 22 Desember 2018, aktivitas Gunung Anak Krakatau juga berkaitan dengan longsoran sebagian tubuh gunung yang kemudian memicu tsunami di kawasan Selat Sunda.

Namun konteks aktivitas Anak Krakatau pada September 2026 perlu tetap dibaca berdasarkan data pemantauan terbaru.

Badan Geologi pada 7 September 2026 tidak menyatakan adanya ancaman tsunami akibat aktivitas erupsi saat ini. Masyarakat pesisir Banten dan Lampung justru diminta tetap tenang dan tidak mempercayai isu atau informasi hoaks yang mengaitkan aktivitas erupsi dengan tsunami.

Hal tersebut juga menjadi pelajaran penting bagi masyarakat di daerah lain, termasuk Tasikmalaya.

Informasi mengenai bencana harus merujuk pada sumber resmi, bukan potongan video, pesan berantai, atau unggahan media sosial yang tidak jelas sumbernya.

Budi meminta masyarakat Kota Tasikmalaya tetap tenang dan tidak terpancing informasi yang belum jelas.

Pemantauan akan terus dilakukan dan setiap perkembangan akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah berikutnya. Sebab dalam penanganan bencana, kesiapsiagaan bukan berarti menakut-nakuti masyarakat.

Kesiapsiagaan justru berarti memastikan masyarakat tetap dapat beraktivitas normal, sementara pemerintah bekerja di belakang layar untuk memastikan apabila situasi berubah, respons sudah siap dijalankan.

Gunung Anak Krakatau memang berada jauh dari Kota Tasikmalaya. Namun abu vulkanik mengenal arah angin, bukan batas wilayah administrasi.

Karena itu, selama aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III atau Siaga, mata pemerintah daerah di Priangan Timur tetap diarahkan pada perkembangan langit dan atmosfer.

Melainkan untuk memastikan bahwa jika abu benar-benar datang, Tasikmalaya tidak menghadapinya dalam keadaan lengah. (*)