TASIKMALAYA – Ancaman krisis air bersih mulai membayangi Kota Tasikmalaya seiring memasuki puncak musim kemarau 2026. 

Menyikapi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tasikmalaya mengusulkan penetapan status siaga darurat kekeringan sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi meluasnya dampak kekeringan dalam beberapa bulan ke depan.

Usulan tersebut disepakati setelah tim gabungan BPBD melakukan kaji cepat di sejumlah wilayah selama sepekan terakhir. 

Hasil asesmen menunjukkan semakin banyak titik yang mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih sehingga membutuhkan intervensi pemerintah melalui distribusi bantuan air.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya, Budi Martanova, mengatakan langkah penetapan status siaga darurat dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan serta prediksi musim kemarau dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Ya berdasarkan informasi dari BMKG, puncak kemarau itu diperkirakan akan berlangsung pada Juli sampai September nanti," ujar Budi, Selasa (14/7/2026).

Menurutnya, penetapan status siaga bukan berarti Kota Tasikmalaya telah memasuki kondisi darurat, melainkan sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat apabila kondisi terus memburuk.

Selama beberapa hari terakhir, tim BPBD melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang mulai mengalami penurunan debit sumber air. 

Berdasarkan hasil kaji cepat per 8 Juli 2026, sedikitnya terdapat 98 titik rawan kekeringan yang tersebar di 12 kelurahan pada lima kecamatan.

Wilayah-wilayah tersebut kini membutuhkan pasokan air bersih secara berkala untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Secara keseluruhan, potensi kekeringan diperkirakan berdampak terhadap 7.287 kepala keluarga (KK) atau sekitar 27.825 jiwa.

"Jadi saat ini total wilayah yang membutuhkan air bersih ada di lima kecamatan, 12 kelurahan, 98 titik, sebanyak 7.287 KK atau 27.825 jiwa. Itu hasil kaji cepat yang kami lakukan," jelas Budi.

Data Wilayah Terdampak

Dari hasil pemetaan BPBD, Kecamatan Mangkubumi menjadi daerah dengan dampak paling besar.

Kelurahan Karikil menjadi wilayah dengan jumlah titik rawan terbanyak, yakni mencapai 33 titik, yang berdampak terhadap 2.281 KK atau sekitar 12.003 jiwa.

Sementara di Kelurahan Cigantang terdapat 2 titik rawan yang melayani kebutuhan air bagi 43 KK atau 150 jiwa.

Di Kecamatan Purbaratu, Kelurahan Singkup mencatat 16 titik rawan dengan jumlah warga terdampak mencapai 1.786 KK atau 5.336 jiwa.

Sedangkan Kelurahan Sukaasih memiliki 2 titik rawan yang berdampak pada 113 KK atau 333 jiwa.

Kecamatan Tamansari juga mulai merasakan dampak musim kemarau. Kelurahan Tamansari memiliki 10 titik rawan yang melayani 662 KK atau 2.440 jiwa.

Kemudian Kelurahan Setiawargi mencatat 5 titik rawan dengan 558 KK atau 1.566 jiwa, sedangkan Kelurahan Sumelap memiliki 5 titik rawan dengan 116 KK atau 277 jiwa.

Di Kecamatan Kawalu, Kelurahan Cilamajang menjadi wilayah paling terdampak dengan 12 titik rawan yang melayani 757 KK atau 2.420 jiwa.

Sementara Kelurahan Leuwiliang memiliki 7 titik rawan dengan 172 KK atau 488 jiwa, dan Kelurahan Urug terdapat 1 titik rawan yang berdampak pada 40 KK atau 120 jiwa.

Adapun Kecamatan Cibeureum memiliki dua kelurahan yang mulai mengalami kekurangan air bersih, yakni Kelurahan Setianegara dengan 3 titik rawan yang mencakup 577 KK atau 2.200 jiwa, serta Kelurahan Setiajaya dengan 2 titik rawan yang berdampak terhadap 182 KK atau 492 jiwa.

59 Kelurahan Masuk Zona Potensi Kekeringan

Selain wilayah yang telah mengalami kesulitan air bersih, BPBD juga mencatat bahwa dari total 69 kelurahan di Kota Tasikmalaya, sebanyak 59 kelurahan kini masuk kategori memiliki potensi terdampak kekeringan apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang.

Sedangkan 10 kelurahan lainnya hingga kini masih berada dalam kondisi relatif aman.

"Untuk sementara, 59 kelurahan kami kategorikan memiliki potensi terdampak kekeringan. Mudah-mudahan 10 kelurahan yang belum melaporkan kondisi wilayahnya tetap aman dan tidak mengalami kekurangan air bersih," kata Budi.

Pemetaan tersebut menjadi dasar penyusunan strategi distribusi bantuan air apabila kebutuhan masyarakat terus meningkat selama musim kemarau berlangsung.

Selain mempersiapkan distribusi air bersih, BPBD Kota Tasikmalaya juga melakukan koordinasi intensif dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Koordinasi dilakukan untuk mengatur ritme pembukaan pintu air sehingga kebutuhan air bagi masyarakat maupun sektor pertanian tetap dapat terjaga.

Langkah ini dinilai penting mengingat musim kemarau tidak hanya berdampak pada kebutuhan air rumah tangga, tetapi juga berpotensi mengganggu produktivitas pertanian apabila pasokan irigasi menurun drastis.

Meski ancaman kekeringan mulai meluas, BPBD memastikan kondisi Kota Tasikmalaya hingga pertengahan Juli 2026 masih dalam kategori terkendali.

Pemerintah belum menetapkan status tanggap darurat karena belum ditemukan wilayah dengan kondisi kekeringan ekstrem.

"Sebetulnya belum ada yang kekeringan ekstrem. Statusnya kita masih siaga, belum kedaruratan atau tanggap darurat," tegas Budi.

Sebagai langkah mitigasi jangka pendek, BPBD mengimbau masyarakat yang berada di wilayah rawan kekeringan agar mulai menyiapkan sarana penampungan air secara kolektif.

Wadah seperti tandon berkapasitas besar maupun kolam terpal portabel dinilai akan mempermudah distribusi air bersih menggunakan mobil tangki apabila pasokan air semakin terbatas.

Di sisi lain, pemerintah juga akan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat melalui pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana, meningkatkan kolaborasi lintas sektor, serta memastikan Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini berjalan optimal.

Dengan langkah-langkah tersebut, BPBD berharap dampak musim kemarau panjang dapat ditekan sehingga kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi tanpa harus memasuki fase kedaruratan. (*)