TIMES TASIKMALAYA, SURABAYA – Gubernur Jatim (Jawa Timur) Khofifah Indar Parawansa mendorong seluruh elemen memberikan penguatan perlindungan, pemberdayaan dan pemajuan perempuan Jawa Timur.

Hal ini dinilai akan memberikan motivasi tersendiri bagi para ibu dan seluruh perempuan di Jawa Timur dan Indonesia.

Gubernur mengungkapkan jumlah penduduk Jawa Timur pada 2025 mencapai 42,08 juta jiwa dengan rasio perempuan mencapai 50,17 persen. Menurutnya, angka ini menjadi tantangan sekaligus kekuatan yang luar biasa bagi Jawa Timur. 

Orang nomor satu di Pemprov Jatim ini menuturkan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Timur tahun 2024 yang mencapai 93,05 di atas rata-rata nasional sebesar 92,46.

Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Jawa Timur pada tahun 2024 turun menjadi 0,347 dari sebelumnya 0,423 di tahun 2023.

"Angka ini berada di bawah rata-rata IKG nasional yang sebesar 0,421 dan menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan tingkat ketimpangan gender terendah di Indonesia," ucapnya, Minggu (28/12/2025).

"Artinya ruang bagi perempuan untuk berdaya semakin terbuka lebar," imbuhnya.

Gubernur Khofifah menyebut bahwa hal tersebut tercermin dari dimensi pemberdayaan perempuan Jawa Timur di mana keterwakilan perempuan di legislatif telah mencapai 20%, serta keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja yang mencapai 60,64%. 

"Namun masih ada tantangan yang harus terus ditangani bersama, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, ketimpangan akses ekonomi bagi perempuan marginal, isu pernikahan anak, serta stunting di beberapa wilayah," tegasnya.

Terima Penghargaan dari Menteri PPPA

Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025, sejalan dengan agenda nasional, termasuk implementasi Asta Cita sesuai arahan Bapak Presiden RI, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat sistem perlindungan, menghapus diskriminasi, serta mempercepat pemberdayaan perempuan di berbagai sektor.

Sebagai upaya nyata mewujudkan hal itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kerangka hukum dan kebijakan terkait pencegahan kekerasan, perlindungan, dan pemberdayaan perempuan. 

Upaya ini diperkuat melalui layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang ramah perempuan dan anak.

"Upaya ini juga disertai penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan, pendampingan, serta dukungan akses permodalan dan peluang usaha," katanya.

Atas pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kota di Jawa Timur ini Gubernur Khofifah menerima Piagam Penghargaan Atas Komitmen Dalam Mendorong Pembentukan UPTD PPA Kab/Kota di Jawa Timur.

Secara khusus penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Arifatul Choiri pada Gubernur Khofifah. 

"Alhamdulillah, ini merupakan apresiasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI atas langkah Pemprov Jatim dalam memastikan hadirnya layanan perlindungan yang lebih dekat responsif dan berpihak kepada perempuan dan anak," katanya. (*)