TIMES TASIKMALAYA, TASIKMALAYA – Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mengatur jam masuk sekolah dimulai pukul 06.00 WIB atau 6 pagi serta mendorong pemberian pekerjaan rumah (PR) bagi siswa menimbulkan polemik luas di kalangan pendidik, orang tua, hingga para pemerhati pendidikan. Kebijakan ini menuai tanggapan kritis dari Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Perkumpulan Guru Madrasah (PP PGM) Indonesia, Asep Rizal Asyari, yang meminta agar kebijakan tersebut ditinjau ulang secara komprehensif dan disinergikan dengan arah kebijakan pendidikan nasional.

Saat ditemui TIMES Indonesia, Asep Rizal Asyari menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, khususnya dengan program Merdeka Belajar yang dikembangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta transformasi pendidikan madrasah di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

Asep menegaskan bahwa semangat Gubernur Jawa Barat dalam meningkatkan kedisiplinan dan kualitas pendidikan patut diapresiasi. Namun, pendekatan kebijakan yang mewajibkan masuk sekolah pukul 06.00 WIB dinilai belum mempertimbangkan aspek penting lain, terutama dari perspektif psikologis anak, kesiapan sarana sekolah, hingga keragaman kondisi geografis dan sosial-ekonomi masyarakat.

“Kami memahami semangat yang ingin dibangun. Tapi pendekatan seperti jam masuk pukul 6 pagi harus dikaji secara komprehensif. Kita tidak bisa mengabaikan dampak terhadap kualitas tidur anak, potensi stres, hingga turunnya semangat belajar. Apalagi jika masih ditambah dengan beban PR yang berat dan tak proporsional,” jelas Asep, Senin (9/6/2025) malam.

Menurutnya, pendidikan tidak hanya soal kedisiplinan akademik, tetapi juga harus mempertimbangkan kesehatan fisik, mental, dan kebutuhan sosial-emosional peserta didik.

Studi-studi internasional seperti dari National Sleep Foundation dan American Academy of Pediatrics menunjukkan bahwa jam masuk sekolah yang terlalu pagi berdampak langsung pada kurangnya durasi tidur anak usia sekolah. 

Ini berpotensi menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecemasan, kelelahan, dan penurunan performa akademik.

Asep menyatakan bahwa kebijakan pendidikan semestinya diarahkan untuk membentuk suasana belajar yang kondusif, menyenangkan, dan membangun karakter, bukan justru menimbulkan tekanan yang tidak perlu bagi siswa.

Kebijakan daerah seperti jam masuk pagi dan PR wajib, menurut Asep, berisiko tidak sinkron dengan program nasional yang sedang dijalankan oleh dua kementerian, yaitu Kemendikbudristek dan Kemenag. 

Program Merdeka Belajar menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, fleksibel, dan memprioritaskan kebahagiaan belajar, sedangkan transformasi madrasah dari Kemenag menekankan pada pendidikan berbasis nilai dan ramah anak.

“Di madrasah, kami sedang mengembangkan pendekatan yang inklusif dan humanis. Jangan sampai ada kebijakan lokal yang bertentangan atau justru menghambat kemajuan pendidikan nasional,” katanya.

Sebagai bentuk kontribusi aktif dalam perumusan kebijakan pendidikan yang lebih baik, Asep Rizal menyampaikan lima saran strategis untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat:

1. Lakukan Uji Coba Terbatas dan Evaluasi Akademik

Terapkan jam masuk pukul 06.00 pagi hanya di beberapa sekolah percontohan, disertai evaluasi psikologis, akademis, dan sosial siswa secara berkala.

2. Libatkan Pemangku Kepentingan Secara Partisipatif

Undang guru, kepala sekolah, komite orang tua, dan ahli pendidikan dalam dialog kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan berbasis bukti dan refleksi dari realitas lapangan.

3. Perhatikan Konteks Lokal dan Keadilan Sosial

Sesuaikan kebijakan dengan realitas daerah pedesaan, wilayah terpencil, serta siswa dari kelompok sosial ekonomi rentan, untuk menghindari diskriminasi akses pendidikan.

4. Kembangkan PR yang Bermakna dan Humanistik

Jika tetap diberikan, PR sebaiknya berorientasi pada pengembangan kreativitas, literasi, dan interaksi keluarga, bukan sebatas tugas administratif.

5. Perkuat Koordinasi dengan Kementerian Terkait

Pastikan ada sinkronisasi kebijakan dengan Kemendikbudristek dan Kemenag, untuk mencegah tumpang tindih dan kontradiksi kebijakan di lapangan.

Asep Rizal Asyari menyatakan bahwa Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia siap berperan aktif sebagai mitra strategis dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang inklusif, adil, dan bermutu, demi kemajuan pendidikan nasional dan khususnya di lingkungan madrasah dan pesantren.

“Kami tidak hanya mengkritisi, tapi juga siap terlibat dalam solusi. Pendidikan adalah tanggung jawab kolektif kita semua,” pungkasnya. (*)