TIMES TASIKMALAYA, JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatatkan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 64% dari total alokasi nasional tahun 2025 hingga 19 Oktober lalu. Pencapaian ini setara dengan 6,14 juta ton dari kuota total sebesar 9,55 juta ton, bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menegaskan komitmen perseroan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. "Pupuk Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional, baik melalui penyediaan pupuk berkualitas untuk menjaga kedaulatan pangan Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Kinerja positif ini tidak lepas dari terobosan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025. Rahmad menjelaskan, kedua aturan ini memangkas 145 regulasi terdahulu, sehingga rantai distribusi menjadi lebih singkat dan efisien.

"Tahun ini kita dapat menyaksikan berbagai langkah strategis yang menjadi tonggak baru bagi sektor pupuk nasional. Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tata kelola pupuk subsidi mengalami perubahan yang nyata," jelas Rahmad.

Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menghadirkan regulasi distribusi lebih akuntabel, efisien, dan berkeadilan bagi petani. Dukungan ini membawa dampak signifikan, antara lain penyaluran pupuk bersubsidi yang untuk pertama kalinya dalam sejarah dapat dimulai tepat pada 1 Januari.

"Kami berkomitmen untuk mengimplementasikan seluruh kebijakan dan regulasi tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab, sebagai bagian dari memastikan ketersediaan pupuk dan upaya nyata mendukung terwujudnya kedaulatan serta ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan," pungkas Rahmad. (*)