TIMES TASIKMALAYA, TASIKMALAYA – Kota Tasikmalaya, yang dikenal sebagai Kota Santri, kini tengah mengalami perkembangan pembangunan yang pesat. 

Hal ini menyebabkan lonjakan minat para investor untuk berinvestasi di kota yang tengah bergeliat ini.

Namun, di balik gemerlapnya pembangunan, muncul pula persoalan sosial yang cukup serius, terutama dalam peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis (gepeng) yang terlihat di beberapa sudut kota.

Dalam operasi yang digelar Satpol PP bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tasikmalaya menjelang lebaran lalu, terungkap bahwa sebanyak 32 pengamen, pengemis, anak jalanan, dan badut jalan berhasil ditangkap dari beberapa persimpangan kota.

Plt Kepala Dinsos Kota Tasikmalaya, Wawan Gunawan, mengakui bahwa fenomena urban ini belum bisa ditangani secara tuntas.

Dari jumlah yang terjaring, sekitar 30 persen merupakan orang luar daerah, yang hanya diberikan peringatan dan disarankan untuk pulang kampung jika tidak memiliki aktivitas yang jelas di kota ini.

Namun, tantangan yang lebih kompleks muncul dari warga lokal yang sulit ditangani. Meskipun pihak berwenang memberikan pembinaan dan motivasi kepada mereka, penanganan tetap menjadi sebuah tantangan. 

"Salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan memberikan pembinaan khusus dalam bentuk sekolah lapang seperti pelatihan merias bagi mereka yang memiliki talenta tertentu, serta memberikan motivasi agar anak-anak sekolah mau kembali ke bangku pendidikan," ungkap Wawa Gunawan yang akrab disapa Wagun di ruang kerjanya, Selasa (16/4/2024)

Untuk mengatasi permasalahan ini, Dinas Sosial bersama Dinas Pendidikan merancang konsep sekolah lapangan, yang ditujukan bagi anak-anak putus sekolah yang terjun ke jalanan untuk mencari penghidupan. 

"Tujuan dari sekolah lapangan ini adalah untuk mencegah mereka kehilangan hak dasar mereka, terutama dalam hal pendidikan. Diharapkan, melalui proses ini, mereka dapat dibina dan diarahkan agar tidak kembali ke jalanan, melainkan kembali ke lingkungan keluarga mereka," tandas Wagun

Namun, persoalan sosial ini tidak hanya terbatas pada gelandangan dan pengemis saja. Pegiat sosial dari Paguyuban Pegiat Disabilitas Kota Tasikmalaya (Papeditas), Aris Rahman, mengungkapkan keprihatinannya terhadap meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis, termasuk di kalangan masyarakat berkebutuhan khusus. 

Aris menyoroti fakta bahwa beberapa orang tuna wicara di jalur utama jalan berprofesi sebagai pengatur lalu lintas, yang meskipun halal namun kurang memberikan prospek yang baik bagi kemandirian para penyandang disabilitas.

Menurut Aris, di jalur utama jalan KHZ Mustopa banyak terlihat beberapa orang tuna wicara berprofesi sebagai pengatur jalan yang berharap imbalan dari para pengguna jalan.

"Walaupun profesi tersebut halal namun profesi tersebut bukan merupakan profesi yang memiliki prospek yang baik bahkan kurang mendidik kemandirian selain itu dalam bekerja pun profesi tersebut tidak aman bagi para ABK," ujarnya saat dihubungi melalui telepon seluler, Rabu (17/4/2024)

Menyikapi langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang, Aris sangat mengapresiasi inisiatif sekolah lapang yang diusulkan oleh Dinas Sosial.

Namun, ia menekankan pentingnya agar proses ini tidak berhenti pada pelatihan semata, melainkan juga mengantarkan para peserta pelatihan ke jenjang kemandirian, terutama dalam mendapat pekerjaan yang bisa menjadi mata pencaharian para penyandang disabilitas. (*)