TASIKMALAYA – Puluhan insan pers dari berbagai organisasi tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) peringati Hari Pers Nasional (HPN) di Aula Mapolres Tasikmalaya Kota, Senin (9/2/2026), 

Tak sekadar menjadi ruang seremonial peringatan HPN insan pers menyaksikan sebuah pengakuan yang jarang terdengar lugas dari seorang Kapolres.

Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andi Purwanto mengucapkan satu kalimat yang layak digarisbawahi tebal-tebal dalam catatan sejarah hubungan pers dan kepolisian.

“Polisi tidak bisa bekerja sendirian tanpa media,” kata Kapolres.

Kalimat sederhana. Namun di tengah budaya birokrasi yang kerap memoles relasi pers aparat dengan jargon “sinergitas” tanpa makna operasional, pernyataan ini terdengar jujur, apa adanya, dan menyentuh inti persoalan.

Dalam pandangan Kapolres, media bukan sekadar alat publikasi atau perpanjangan humas institusi. Media adalah teman seperjalanan dalam tugas besar kepolisian perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum.

Pengakuan Kapolres menjadi penting di era ketika polisi dihadapkan pada tantangan yang jauh berbeda dibanding satu dekade lalu. Dunia pemberitaan telah berubah drastis. 

Menurutnya, informasi tak lagi menunggu konferensi pers. Kamera warga sering kali tiba di tempat kejadian perkara lebih cepat daripada mobil patroli. Peristiwa belum selesai ditangani, tapi sudah lebih dulu viral.

Kapolres menyebut media sosial sebagai arus besar yang kini tak bisa dihindari dalam membentuk opini publik. Sebuah pengakuan terbuka bahwa realitas digital telah mengubah wajah kerja kepolisian.

“Berita sekarang bisa lebih cepat dari laporan resmi. Opini sering kali lebih kencang dari fakta,” ujarnya menggambarkan tantangan yang dihadapi aparat hari ini.

Namun, di tengah pengakuan itu, Kapolres Andi Purwanto juga menarik garis tegas. Media yang diakui sebagai mitra kepolisian adalah media yang terdaftar dan berizin sesuai peraturan pemerintah. Sebuah penegasan yang relevan di era ketika setiap ponsel pintar bisa berubah menjadi kantor redaksi dan setiap akun media sosial bisa mengklaim diri sebagai wartawan.

Ia menambahkan, kebebasan informasi memang meluas, tetapi profesionalisme tetap harus memiliki pagar. Di titik inilah pers diuji. Bukan sekadar cepat, tapi tepat. Bukan hanya ramai, tapi berimbang. Dan bukan sekadar memberitakan polisi, melainkan juga mengawasi polisi.

Hubungan pers dan kepolisian, sebagaimana tersirat dalam peringatan HPN ini, bukan hubungan manis tanpa gesekan.

Media tidak dilahirkan untuk selalu memuji, dan polisi tidak diciptakan untuk selalu merasa nyaman.
Relasi yang sehat justru lahir ketika ada ketegangan yang produktif.

 Ketika media berani mengkritik, dan polisi bersedia dikritik. Bukan untuk saling menjatuhkan, melainkan untuk memastikan hukum berjalan di atas rel keadilan.

HPN di Mapolres Tasikmalaya Kota menjadi simbol kecil namun penting: kekuasaan dan pengawasan sedang duduk di satu meja.

Bukan untuk saling menggosok punggung. Melainkan untuk saling mengingatkan bahwa demokrasi tidak hidup dari baliho, tetapi dari keberanian berkata benar.

“Kami butuh teman-teman semua di sini,” kata Kapolres.

Di balik kalimat itu, tersimpan pesan besar. Tanpa pers, penegakan hukum bisa menjadi sunyi, tertutup, dan kehilangan legitimasi publik. Sebaliknya, tanpa polisi, berita bisa kehilangan pijakan fakta dan keadilan.

Di zaman ketika hoaks lebih cepat dari sirene, dan opini lebih laris dari bukti, pers dan polisi ibarat dua penjaga malam kota. Yang satu membawa kamera, yang lain membawa borgol. Keduanya sama-sama bertugas menjaga terang.

Peringatan HPN di Mapolres Tasikmalaya Kota bukan sekadar agenda tahunan. Ia menjadi pengingat bahwa pers bukan ornamen demokrasi, melainkan salah satu pilarnya.

Di tengah derasnya arus informasi, profesionalisme pers menjadi penentu apakah masyarakat mendapatkan kebenaran atau sekadar keramaian. Dan di tengah kompleksitas tugas kepolisian, keterbukaan pada media menjadi kunci kepercayaan publik.

Di aula Mapolres itu, HPN tak dirayakan dengan gegap gempita. Namun justru di sanalah maknanya terasa,  ketika pers dan polisi sepakat bahwa menjaga kebenaran adalah tugas bersama. (*)