TASIKMALAYA – Berderet galon mineral dan ember bekas berjejer rapi di pelataran rumah warga RW 06 Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Di dalam wadah-wadah plastik itu, hijau daun pakcoy, lambaian selada bokor, dan rimbun kangkung tumbuh subur. 

Pada Kams (18/6)2026) siang, riuh obrolan ibu-ibu pecah ketika rombongan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyusuri gang sempit tersebut.

​Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Di kampung ini, ketahanan pangan bukan sekadar jargon di atas kertas seminar, melainkan urusan dapur yang sudah selesai di halaman rumah.

​"Keren banget, di mana perempuan-perempuannya bergerak untuk penguatan ketahanan pangan berbasis keluarga. Aneka tanaman ditanam di sana, ada ternak lele, ada ternak ayam," katanya di hadapan ratusan anggota KWT dan kader Posyandu usai peninjauan. Kamis (18/6/2026).

​Namun, Arifatul datang bukan sekadar untuk memuji. Mantan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU ini membawa misi yang lebih besar yakni menghubungkan rantai produksi sayur pekarangan ibu-ibu ini dengan proyek mercusuar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

​Wacana yang dilempar Arifatul sebenarnya adalah pengejawantahan dari obsesi Presiden Prabowo tentang kemandirian pangan nasional yang dimulai dari unit terkecil desa. 

Selama ini, pasokan sayur-mayur untuk Dapur MBG rawan dikuasai oleh bandar-bandar besar, yang berpotensi meminggirkan petani gurem dan pelaku usaha mikro di daerah.

Ia melihat celah itu bisa diisi Kelompok Wanita Tani (KWT). Jika kebutuhan konsumsi sayur harian keluarga di RW 06 Cikalang sudah terpenuhi hingga membuat mereka jarang belanja lagi, maka surplus panennya harus dialirkan ke sektor produktif yang menghasilkan pundi-pundi rupiah.

​"Harapan Pak Presiden itu, (surplus panen) disampaikan ke koperasi. Sehingga koperasi nanti yang menyampaikan atau menjual ke masyarakat atau dapur MBG. Jadi perputaran ekonominya di desa, menguatkan ekonomi di tingkat desa," ujarnya menjelaskan skema logistik yang diangankan pemerintah.

Jika ekonomi perempuan di tingkat basis kuat, ketahanan domestik akan meningkat. "Kalau desanya kuat, kecamatan kuat, kotanya akan kuat, dan bangsa juga akan kuat," tuturnya

​Ide mengawinkan sayur pekarangan dengan Dapur MBG tentu bukan tanpa sandungan. Skala produksi KWT lokal kerap kali dianggap terlalu mini dan tidak konsisten untuk memenuhi standar dapur umum yang mesti memasok ribuan porsi makanan setiap harinya.

​Harniwan, seorang tokoh pemuda di Kecamatan Tawang, mengakui ada skeptisisme mengenai volume produksi.

Kendati demikian, ia menilai kendala itu bukan harga mati yang tak bisa dinegosiasikan. Menurut dia, pengelola Dapur MBG mestinya menerapkan kebijakan afirmatif terhadap hasil bumi warga lokal.

​"Memang volume hasil produksi KWT masih terbatas. Tapi kalau memang ada niat, Dapur MBG bisa menampung seadanya dulu dari warga. Sisanya baru mereka cari ke bandar atau pedagang sayuran besar," ujar Harniwan

​Kuncinya, kata Harniwan, terletak pada manajemen pola tanam dan koordinasi antar-warga. Jika instansi terkait mampu mengorganisasi jadwal tanam ibu-ibu KWT secara terstruktur, suplai sayuran dipastikan bisa melimpah secara berkala.

​"Asal ada jadwal panen serentak, saya kira bisa. Misalnya untuk jenis selada bokor, satu rumah menanam dan menghasilkan 4 ikat, kalau ada 100 rumah di satu kelurahan yang panen bersamaan, itu sudah 400 ikat. Jumlah yang signifikan untuk memasok kebutuhan dapur gizi," jelas Harniwan.

​Hari itu di Tasikmalaya, agenda Arifatul terhitung padat. Tak hanya urusan sayur-mayur, ia juga menyambangi dua titik krusial pendidikan anak di Kota Resik, yakni SDN Hegarsari di Kecamatan Mangkubumi dan Sekolah Rakyat (SR) 41 Tasikmalaya.

​Di SDN Hegarsari, Arifatul menyaksikan langsung anak-anak sekolah dasar lahap menyantap menu MBG. Baginya, program ini adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh main-main.

 "Program MBG ini menyiapkan anak-anak kita menjadi generasi berkualitas karena secara gizi terpenuhi untuk Indonesia Emas 2045," katanya.

​Sementara di Sekolah Rakyat 41, suasana mendadak haru. Sekolah alternatif yang menampung anak-anak jalanan dan kurang mampu ini menjadi ruang pemantik harapan baru.  Arifatul sempat tercekat mendengar testimoni para pengajar di sana.

​"Terharu mendengar apa yang disampaikan guru. Anak-anak yang tadinya tidak punya harapan ke depan mau seperti apa, bahkan tidak punya harapan untuk sekolah, ketika ada SR ini, mereka kembali jadi anak yang punya semangat," ungkapnya 

​Kunjungan maraton Arifatul di Tasikmalaya ini seakan merajut benang merah dari visi besarnya dalam memimpin Kementerian PPPA. 

Berbicara mengenai momok klasik seperti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah, Arifatul menegaskan paradigma kementeriannya kini harus bergeser total.

​Selama ini, Kementerian PPPA kerap dikritik hanya sibuk bereaksi saat kasus pemerkosaan, penganiayaan, atau KDRT sudah viral di media sosial. 

Arifatul mengibaratkan pola lama tersebut tak ubahnya seperti petugas dinas pemadam kebakaran. ​"Kita tidak ingin jadi pemadam kebakaran; setiap ada kasus baru diselesaikan. Kita ingin menyelesaikan masalah ini dari hulu, yaitu keluarga," tegasnya.

​Di sinilah program pekarangan pangan pangan mandiri dan Dapur MBG menemukan relevansinya secara sosiologis. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dalam banyak studi kasus, sering kali dipicu oleh himpitan ekonomi dapur yang kering. 

Dengan menggerakkan perempuan lewat KWT yang terkoneksi pada ekosistem ekonomi digital atau koperasi penyokong MBG, pendapatan keluarga diharapkan terdongkrak.

​Ketika isi dompet domestik stabil, asupan gizi anak terpenuhi lewat MBG, dan lingkungan sosial saling mendukung, maka ketegangan psikologis di dalam rumah tangga bisa diredam.

​"Kalau keluarga sudah kuat, anak-anak juga sudah kuat, mungkin angka kekerasan itu secara signifikan akan berkurang dengan sendirinya," pungkas Arifatul  (*)