TASIKMALAYA – Pancaran harapan akhirnya terlihat jelas di wajah ratusan Guru Madrasah Swasta setelah ratusan guru melakukan aksi dengan memadati kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026). 

Setelah bertahun-tahun memperjuangkan nasib, jerih payah, dan pengabdian tanpa kepastian status serta kesejahteraan yang layak, langkah kaki mereka menuju ibu kota seakan menemukan jawabannya.

Di bawah terik matahari dan pengawalan aparat, ratusan guru madrasah dari berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi damai di depan gerbang DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto. 

Spanduk, poster tuntutan, dan lantunan doa menjadi saksi bisu betapa panjang jalan perjuangan yang telah mereka tempuh.

Salah satu di antara mereka adalah Ima, guru MTs BPI Baturompe, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat bersama ratusan guru madrasah swasta lainnya. Ima rela meninggalkan ruang kelas demi memperjuangkan masa depan yang lebih pasti bagi dirinya dan rekan-rekan sejawat.

“Ini bukan hanya soal saya, tapi tentang ratusan ribu guru madrasah swasta di Indonesia yang selama ini mengabdi dalam keterbatasan,” ujar Ima dengan mata berkaca-kaca, kepada TIMES Indonesia, Kamis (12/2/2026).

Ima mengungkapkan, selama ini penghasilan yang ia terima sebagai guru madrasah swasta masih jauh dari kata layak. Gaji bulanannya bahkan berada di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerahnya.

Kondisi tersebut bukanlah cerita baru bagi guru madrasah swasta. Di balik peran strategis mereka dalam mencerdaskan generasi bangsa, masih banyak yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, tanpa jaminan status kepegawaian, dan minim perlindungan kesejahteraan.

Namun perjuangan panjang itu mulai menunjukkan titik terang. Pasca audiensi dengan DPR RI, Ima menyampaikan kabar yang menjadi angin segar bagi ratusan ribu guru madrasah swasta di seluruh Indonesia.

“Alhamdulillaah. Ada tiga poin hasil audiensi dengan DPR RI, di mana TPG akan cair per bulan, sebanyak 630.000 guru Madrasah Swasta akan diangkat PPPK, dan keputusan tersebut sudah ditandatangani Kementerian Agama RI,” ungkap Ima.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal PGM Indonesia, Asep Rizal Asyari, menegaskan bahwa audiensi antara perwakilan guru madrasah swasta, DPR RI, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah membangkitkan harapan baru yang selama ini dinanti.

Menurutnya, pembahasan dalam audiensi tersebut secara khusus menyoroti kepastian status dan kesejahteraan guru madrasah swasta yang selama ini berada di posisi rentan.

“Audiensi ini menjadi momentum penting. Ada komitmen kuat dari negara untuk menghadirkan keadilan dan kepastian status bagi guru madrasah swasta,” ujar Asep.

Lebih lanjut, Sekjen PP PGM Indonesia, Asep Rizal Asy’ari, menyampaikan apresiasi atas hasil audiensi yang membuka jalan pengangkatan Guru Madrasah Swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Komitmen tersebut semakin diperkuat dengan pernyataan Dirjen Pendidikan Islam yang menegaskan rencana pengangkatan sekitar 630 ribu Guru Madrasah Swasta.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam memuliakan peran guru madrasah sebagai pilar pendidikan nasional.
“Ini bukan sekadar janji, tapi langkah awal menuju keadilan. Guru madrasah swasta berhak atas kepastian status dan kesejahteraan yang layak,” tegas Asep.

Meski harapan kian menguat, PGM Indonesia menegaskan bahwa perjuangan belum sepenuhnya selesai. Organisasi profesi guru madrasah ini berkomitmen untuk terus mengawal seluruh proses hingga terbitnya Surat Keputusan (SK) PPPK bagi guru madrasah swasta.

PGM Indonesia juga mengajak seluruh guru untuk tetap menjaga soliditas, ketertiban, serta semangat perjuangan yang bermartabat. Pengawalan kebijakan secara konsisten dinilai sangat penting agar proses pengangkatan PPPK berjalan transparan, adil, dan tepat waktu.

“Dukungan publik dan pengawasan bersama menjadi kunci. Negara harus benar-benar hadir hingga kebijakan ini terwujud secara nyata,” tambahnya.

Bagi para guru madrasah swasta menurut Asep hasil audiensi ini bukan hanya tentang peningkatan kesejahteraan, tetapi juga pengakuan atas pengabdian yang selama ini sering terabaikan.
PGM Indonesia meyakini, ketika negara hadir memuliakan guru, maka kualitas pendidikan bangsa akan bangkit lebih kuat. 

Keadilan bagi Guru Madrasah Swasta bukan sekadar wacana, melainkan keharusan demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih berkeadilan dan bermartabat.
Dari Senayan, harapan itu kini memancar. 

"Alhamdulilah, harapan bahwa pengabdian panjang para guru madrasah swasta akhirnya mendapat tempat yang layak di negeri ini."pungkasnya. (*)