TIMES TASIKMALAYA, TASIKMALAYA – Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam KH Ruhiyat, Cipasung, Tasikmalaya, Dr. Maulana Janah, menyoroti sejumlah petisi dari kalangan kampus jelang Pemilu 2024.

Maulana saat dihubungi melalui telepon selulernya menyebut meskipun mendukung semangat untuk mengawal demokrasi, dirinya juga mempertanyakan keputusan mengeluarkan petisi di detik-detik akhir kontestasi politik.

"Nah ini kenapa petisi tidak digulirkan dari awal kontestasi? Kenapa di akhir? Ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif dan perlu kehati-hatian dalam menyampaikan petisi. Ini penting untuk dipahami, tetapi ini masalah momentum," ujar Maulana Janah kepada TIMES Indonesia, Sabtu (3/2/2024).

Ia juga menekankan petisi seyogyanya tidak disertai provokasi untuk melakukan tindakan melawan hukum. Menurutnya, demokrasi harus dijalankan secara utuh tanpa mendeligitimasi kepemimpinan nasional.

"Demokrasi tidak boleh secara anarkis karena akan berdampak pada kepercayaan dunia internasional dan ancaman gangguan perekonomian," tegasnya.

Maulana Janah juga menolak pandangan anarkis terhadap kepemimpinan Presiden RI Jokowi. Menurutnya, upaya provokasi untuk mendeligitimasi kepemimpinan nasional harus ditentang demi stabilisasi ekonomi dan kepercayaan dunia asing.

Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Tasikmalaya KH Ruhiyat, Dr. Maulana Janah, Sabtu (3/2/2024) (FOTO: Dok. Maulana Jannah/TIMES Indonesia)

Di sisi lain, Maulana Janah mengajak masyarakat dan akademisi untuk juga mengakui keberhasilan Presiden RI Jokowi dalam mengatasi tantangan, seperti Pandemi Covid-19 dan guncangan ekonomi global. Ia menilai bahwa Jokowi telah membawa Indonesia keluar dari persoalan tersebut dan menjalankan proses demokrasi dengan baik.

"Kita harus adil dalam mengapresiasi Presiden Jokowi yang membawa kita keluar dari persoalan Covid-19 dan masih berdiri kokoh menghadapi badai ekonomi global," tutur Maulana Janah.

Sejumlah petisi dari perguruan tinggi di Indonesia ini menurutnya menunjukkan bahwa dinamika politik dan demokrasi tetap menjadi sorotan utama masyarakat akademis di Tanah Air. Kelanjutan isu ini akan memengaruhi perjalanan demokrasi di Indonesia.

Sebelumnya, Universitas Padjadjaran (Unpad) mengeluarkan petisi yang menyeluruh, mengupas peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan hukum belakangan ini. Petisi ini menyoroti penurunan kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang dianggap semakin memburuk.

Kritikan juga ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai tidak amanah, serta adanya nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan pembangunan kontemporer yang dianggap dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan memperdalam ketimpangan sosial, Sabtu (3/2/2024).

Sejumlah universitas ternama di Indonesia juga tidak tinggal diam menghadapi dinamika politik dan demokrasi yang tengah berkembang di Tanah Air. Awalnya, Universitas Gadjah Mada (UGM) memimpin dengan mengeluarkan petisi, dan seiring berjalannya waktu, Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI). (*)