TASIKMALAYA – Suasana di ruang kerja Direktur Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kampus Tasikmalaya siang itu, Jumat, (29/5/2026) tampak sibuk mempersiapkan pertemuan dengan UPI Bandung.

Di atas meja kerja Direktur UPI Kampus Tasikmalaya Prof. Dr. Heri Yusuf Muslihin, M.Pd., tumpukan berkas draf program kelas kerjasama tampak siap dikoreksi. 

Guru besar ini sedang mematangkan formula penting bagaimana menjaring ratusan mahasiswa baru untuk program magister (S2) dalam waktu singkat.

​UPI Tasikmalaya sedang mengemban beban berat dari bumi Isola - sebutan untuk kampus pusat UPI di Bandung. 

Rektor UPI, meneruskan mandat dari Kementerian, mematok target ambisius. Sebanyak 10 persen dari total mahasiswa di setiap kampus daerah harus berkualifikasi akademik pascasarjana (S2 dan S3). 

Target ini menjadi salah satu rapor krusial dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi terkait kualifikasi akademik.

​Bagi UPI Tasikmalaya, angka 10 persen itu adalah gunung tinggi yang harus didaki. Dengan total mahasiswa yang ada saat ini mencapai 2.300 orang, kampus di Priangan Timur ini idealnya memiliki 230 mahasiswa pascasarjana.

​"Sampai saat ini, mahasiswa S2 di UPI Kampus Tasikmalaya baru tercatat 87 orang. Artinya, kita masih mengejar target di angka 230 mahasiswa, yang artinya kita masih kekurangan di angka 160 mahasiswa," ujar Prof. Heri Yusuf Muslihin saat ditemui TIMES Indonesia di ruang kerjanya. Jumat (29/5/2026).

​Defisit 160 mahasiswa ini bukan sekadar angka di atas kertas kementerian. Bagi Heri Yusuf, ini adalah taruhan bagi mutu pendidikan dan masa depan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kawasan Priangan Timur. 

Kawasan yang meliputi Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, hingga Garut ini, memang masih berjuang keras mendongkrak angka harapan lama sekolah.

​Jalan pintas yang kini sedang digodok matang oleh UPI Tasikmalaya adalah membuka Program Kelas Kerjasama. Target pasarnya jelas yakni  pemerintah daerah (Pemda) dan instansi-instansi profesi, seperti organisasi guru atau kedinasan.

​"Hari ini kami sedang menyelesaikan penyusunan draf untuk program kelas kerjasama tersebut," kata Heri.

Heri menambahkan tujuannya adalah transparan untuk  meningkatkan kualitas kerja sama di lingkungan Priangan Timur agar mewujud pada peningkatan IPM, khususnya di bidang pendidikan.

Menurutnya ​melalui kelas kerjasama ini, para aparatur sipil dan tenaga pendidik lokal yang hanya memegang ijazah sarjana (S1) didorong untuk naik kelas mengambil gelar magister. 

Di satu sisi, pemerintah daerah diuntungkan dengan naiknya kualifikasi SDM mereka di sisi lain, UPI Tasikmalaya mendapatkan pasokan mahasiswa untuk memenuhi kuota kementerian.

​Namun, niat baik UPI dan kebutuhan pemerintah daerah kerap membentur tembok tebal birokrasi. Salah satu ganjalan paling krusial yang diungkapkan Heri adalah aturan mengenai Izin Belajar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai instansi.

​Berdasarkan regulasi yang berlaku, izin belajar itu baru akan diberikan kepada mahasiswa ketika jarak antara tempat kerja (domisili tugas) dengan kampus tempat belajar tidak lebih dari 60 kilometer.

​"Ini memang sedang kita godok menurut sisi regulasi dengan berbagai fasilitas terutama persyaratan yang selama ini menjadi beban buat kita. Karena memang ada satu kondisi dimana terkait kualifikasi atau syarat (tersebut menjadi kendala)," tutur Heri 

​Aturan 60 kilometer ini bagai buah simalangkah. Di satu sisi, aturan ini dibuat agar PNS/ASN tidak menelantarkan pekerjaan utamanya saat menempuh studi. 

Namun di sisi lain, geografi Priangan Timur sangat menantang. Guru-guru di pelosok pedalaman Kabupaten Tasikmalaya selatan, Pangandaran, atau Garut selatan, secara matematis jaraknya jauh melampaui radius 60 kilometer dari pusat Kota Tasikmalaya, tempat kampus UPI berdiri.

​Akibatnya, banyak abdi negara yang berminat melanjutkan studi S2 terpaksa urung mendaftar karena terganjal izin belajar dari kepala daerah atau kepala dinas akibat benturan pasal jarak ini.

​Demi memecah kebuntuan, UPI Kampus Tasikmalaya berkomitmen untuk mendesain kelas kerjasama sesofistikasi mungkin agar tidak menjadi beban finansial maupun administratif bagi mahasiswa. 

Pihak kampus tengah merumuskan skema perkuliahan yang fleksibel namun tetap patuh pada rambu-rambu hukum yang ada.

​"Ini memang jadi beban berat, tapi UPI punya komitmen bagaimana melakukan itu dengan membangun kerjasama. Kerjasama di sini bisa diatur sedemikian rupa sehingga tidak menjadi beban," tegas Heri.

​Waktu terus berjalan menuju tahun akademik baru. Bagi UPI Tasikmalaya, mengejar ketertinggalan 160 mahasiswa pascasarjana bukan lagi sekadar urusan memenuhi capaian IKU rektorat, melainkan sebuah misi krusial untuk memastikan roda peningkatan mutu manusia di Priangan Timur tidak berjalan di tempat. 

"Namun, sebelum itu semua terwujud, kita harus lebih dulu mampu menjinakkan kaku-kaku aturan birokrasi jarak tersebut," pungkasnya. (*)