TASIKMALAYA – Delapan dekade lebih setelah gagasan Pancasila disampaikan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945, bangsa Indonesia kini menghadapi tantangan yang berbeda dari masa perjuangan kemerdekaan. Jika dahulu ancaman datang dari penjajahan fisik, kini tantangan hadir dalam bentuk yang lebih kompleks: arus informasi tanpa batas, disrupsi teknologi, polarisasi sosial di media digital, hingga infiltrasi ideologi yang mengancam persatuan bangsa.

Momentum Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bahwa dasar negara bukan sekadar dokumen sejarah atau simbol kenegaraan. Pancasila adalah pedoman hidup yang harus terus diaktualisasikan sesuai perkembangan zaman.

Dosen Pancasila Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (STHG) Tasikmalaya, H. Demi Hamzah Rahadian, S.H., M.H., mengungkapkan menilai tantangan terbesar bangsa saat ini adalah menjaga relevansi nilai-nilai Pancasila di tengah derasnya arus globalisasi dan revolusi digital.

Menurutnya, kemajuan teknologi memang membawa banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Namun pada saat yang sama, teknologi juga menghadirkan berbagai persoalan baru yang perlu diantisipasi melalui penguatan nilai-nilai kebangsaan.

"Hari ini masyarakat dapat mengakses informasi dari seluruh dunia hanya melalui telepon genggam. Namun kemudahan tersebut juga membawa masuk berbagai nilai yang belum tentu sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Karena itu Pancasila harus menjadi filter dalam menyikapi setiap perkembangan zaman," ujar Demi kepada TIMES Indonesia, Senin (2/6/2025) malam.

Ia mengatakan, fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat semakin mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Hoaks, ujaran kebencian, provokasi politik, hingga intoleransi sering kali berkembang lebih cepat dibandingkan informasi yang bersifat edukatif. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi tantangan serius bagi kehidupan demokrasi dan persatuan bangsa.

"Media sosial seharusnya menjadi ruang untuk memperkuat persaudaraan dan bertukar gagasan. Namun yang terjadi justru sering menjadi arena saling menyerang, saling menyalahkan, bahkan menyebarkan kebencian. Ini menunjukkan bahwa literasi digital dan pemahaman nilai Pancasila masih perlu diperkuat," katanya.

Demi menjelaskan, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sesungguhnya sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul di era digital.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya, mengajarkan masyarakat untuk menghadirkan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap aktivitas digital. Sementara Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi landasan untuk menghormati hak orang lain dan menghindari tindakan yang merugikan sesama.

Adapun Sila Persatuan Indonesia, menurutnya, menjadi sangat penting ketika masyarakat dihadapkan pada berbagai upaya provokasi dan polarisasi yang berpotensi memecah belah bangsa.

"Persatuan hari ini tidak hanya diuji di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Banyak konflik sosial yang bermula dari media sosial. Karena itu masyarakat harus lebih bijak dalam menggunakan teknologi agar tidak menjadi bagian dari penyebaran perpecahan," ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti masih adanya kesenjangan digital yang terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, perkembangan teknologi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Masih banyak pelajar dan mahasiswa di daerah yang menghadapi keterbatasan akses internet, perangkat teknologi, maupun kemampuan literasi digital. Di sisi lain, ekonomi digital cenderung lebih banyak menguntungkan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki modal kuat.

"Keadilan sosial di era digital harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai transformasi digital justru memperlebar kesenjangan yang sudah ada. Teknologi harus menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan, bukan alat yang hanya menguntungkan kelompok tertentu," kata Demi.

Sebagai akademisi, ia menilai perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam membangun generasi muda yang tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat.

Di lingkungan STHG Tasikmalaya, pihaknya saat ini tengah mengembangkan konsep Ruang Etika Digital Pancasila atau RED-PANCASILA. Program tersebut dirancang sebagai sarana edukasi bagi mahasiswa untuk memahami berbagai persoalan digital melalui perspektif nilai-nilai Pancasila.

Mahasiswa akan diajak menganalisis kasus-kasus aktual seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, hingga konflik sosial di media digital dengan pendekatan hukum dan nilai-nilai kebangsaan.

"Kami ingin mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna media sosial yang aktif, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu menghadirkan narasi positif dan memperkuat literasi digital di masyarakat," ujarnya.

Menurut Demi, peringatan Hari Lahir Pancasila harus menjadi momentum introspeksi bersama. Setiap warga negara perlu bertanya kepada dirinya sendiri sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika beraktivitas di ruang digital.

"Kalau kita masih mudah menyebarkan fitnah, masih gampang terprovokasi, masih senang memecah belah sesama anak bangsa, maka sesungguhnya kita belum sepenuhnya mengamalkan Pancasila. Padahal tantangan terbesar hari ini bukan kurangnya teknologi, tetapi kurangnya kebijaksanaan dalam menggunakan teknologi," katanya.

Ia menegaskan bahwa Pancasila tidak boleh diperlakukan sebagai warisan masa lalu yang hanya dikenang dalam upacara atau pidato kenegaraan. Sebaliknya, Pancasila harus menjadi panduan hidup yang terus diperbarui sesuai kebutuhan zaman.

"Globalisasi boleh datang dari berbagai arah. Teknologi boleh berkembang secepat apa pun. Namun Pancasila harus tetap menjadi fondasi yang menjaga Indonesia tetap berkarakter, beradab, dan bersatu. Karena pada akhirnya, bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang maju teknologinya, tetapi bangsa yang mampu menjaga nilai-nilai yang menjadi identitasnya," pungkasnya. (*)