TIMES TASIKMALAYA, TASIKMALAYA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Federasi Mahasiswa Tasikmalaya menggelar aksi menuntut penyelesaian isu buruh dan pendidikan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Senin (6/5/2024). 

Dengan menggunakan sepeda motor dan satu mobil komando untuk mendukung aksinya, massa aksi tiba di DPRD Kota Tasikmalaya sekitar pukul 12:30 siang dan segera menutup jalan raya di depan gerbang bangunan DPRD dengan sepeda motor, sehingga menghambat lalu lintas umum. 

Dalam pengawalan ketat oleh pihak kepolisian Polres Tasikmalaya kota, para peserta aksi membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan mereka.

Masa aksi silih berganti melakukan orasi, dalam orasi-orasi mereka, mahasiswa mempertanyakan kinerja dewan dalam menangani permasalahan buruh dan pendidikan di Kota Tasikmalaya. Salah satu orator menyoroti UU Cipta Kerja, terutama mengenai cuti bagi buruh ibu yang melahirkan yang hanya 3 hari.

"Mereka harus kembali bekerja hanya dalam waktu tiga hari setelah melahirkan. Apa gunanya DPRD jika mereka tidak bisa menampung aspirasi kami?" tegas salah satu orator.

Orator lain juga mengungkapkan keprihatinan terhadap kesejahteraan guru honorer, yang digaji dengan jumlah yang sangat minim. Mereka menuntut perhatian serius dari anggota dewan terkait hal ini.

Setelah berbagai orasi dan penutupan jalan, massa aksi diperbolehkan masuk ke gedung DPRD Kota Tasikmalaya untuk membuka diskusi dengan 2 anggota dewan dan 2 orang perwakilan dinas pemerintahan Kota Tasikmalaya di ruang paripurna, namun sebelum masuk, massa aksi sempat membakar ban bekas di halaman Gedung tepatnya di depan Gedung Paripurna sehingga menimbulkan asap tebal.

Massa aksi saat melakukan diskusi di Gedung Paripurna DPRD yang diterima oleh aggota dewan dan sejumlah kepala dinas, Senin (6/5/2024). (FOTO: Harniwan Obech/TIMES Indonesia)

Koordinator lapangan aksi, Syamil Fadillah, menyampaikan bahwa mereka menuntut sembilan poin yang mencakup isu buruh dan pendidikan di Kota Tasikmalaya. Salah satunya adalah tuntutan untuk perubahan status guru honorer yang telah memenuhi syarat menjadi Guru PPPK.

"Kehadiran kami disi terkait poin pendidikan, dimana kami menuntut fasilitas pendidikan yang layak di Kota Tasikmalaya, serta mampu memberikan ruang kepada pelajar untuk berkembang dengan baik," kata Syamil kepada wartawan, usai aksi, Senin (6/5/2024)

Sementara itu menjawab tuntutan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Ucu Anwar Surahman, menyatakan bahwa beberapa program telah dilaksanakan sejak 3 bulan lalu, termasuk perbaikan bangunan sekolah yang rusak. Dia juga mengklaim upaya untuk mengangkat guru honorer yang memenuhi syarat menjadi Guru PPPK.

"Perbaikan bangunan sekolah sudah menjadi programguna memberi kenyamanan dan keamanan siswa dalam mengikuti Kegiatan Belajar-Mengajar (KBM), terkait Guru Honorer, dari 1 481 guru honorer, saat ini hanya tinggal 340 saja, dan itu sedang kami perjuangkan untuk berstatus PPPK," terang Ucu kepada wartawan. 

Terkait tata kelola administrasi, menurut Ucu siapapun boleh datang ke kantor Disdik Kota Tasikmalaya untuk mempertanyakan apa yang sudah Disdik lakukan, dalam aksi tersebut, massa aksi pun sempat meminta Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya dan anggota dewan yang hadir untuk menandatangani nota kesepahaman antara massa aksi dengan pihak dinas dan DPRD pada aksi tersebut.

Aksi ini tidak hanya sekadar seremoni, tetapi juga merupakan dorongan untuk mendapatkan perubahan konkret dalam penanganan isu buruh dan pendidikan di Kota Tasikmalaya, yang diharapkan, semua pihak terkait dapat bersikap responsif terhadap tuntutan mahasiswa untuk menciptakan perubahan yang nyata bagi masyarakat. (*)